Unjuk Rasa terkait Kejelasan Kepemilikan Tanah Warga Dusun Jatirejo Kecamatan Ngetos Nganjuk

Berita Nasional
JP-Nganjuk,  Sebanyak kurang lebih 100 orang mengatasnamakan Tim Jatirejo Berjuang dipimpin Sumardi melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nganjuk dan ke Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk belum lama ini untuk menuntut tindak lanjut kejelasan kepemilikan tanah warga Dusun Jatirejo, Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk.
Dalam orasinya, Sumardi mengatakan, Kepala BPN agar menindaklanjuti surat kepemilikan tanah mereka di Dusun Jatirejo, Desa Mojoduwur, Kecamatan Ngetos, dan jangan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan.
“Kepala Kantor BPN Nganjuk harus bertanggungjawab penuh atas terbengkalainya masalah tanah kami, serta berharap Kepala BPN Kabupaten Nganjuk menyelesaikan dan membantu pemenuhan hak – hak kami sebagai warga negara atas tanah yang kami tempati,” ujar Koordinator Lapangan ini.
Selanjutnya, tiga orang perwakilan dari masa aksi unjuk rasa masuk ke Kantor BPN diterima oleh  Yuswanto, SH. M.Hum,  yang juga Kepala BPN Kabupaten Nganjuk) termasuk pihak Kepolisian Kota Nganjuk, untuk menyampaikan aspirasi yang berisi, pada tahun 2008 Kepala Desa kami mengajukan permohonan sertifikat kepada BPN Kabupaten Nganjuk  dan akhirnya pada tahun 2010 s.d 2011 dilakukan sosialisasi dan pemberkasan oleh BPN Kabupaten Nganjuk atas sebagian tanah warga kami, tetapi sampai saat ini tidak ada kabar kelanjutannya. “Kepala BPN diharapkan memberikan penjelasan dan bukti atas berhentinya proses pemberkasan sertifikat atas sebagian tanah warga kami tahun 2010 sampai sekarang,” ujar perwakilan pengunjuk rasa.
Sementara itu, dalam tanggapannya, Yuswanto, SH. M.Hum mengatakan,  pada tahun 2010 dari BPN sudah ada upaya pengukuran dan ternyata tanah tersebut diklaim dari Perhutani karena tanah tersebut merupakan aset negara, bahwa alangkah baiknya untuk mengajukan surat tertulis untuk Bupati dan pihak Perhutani.
“BPN Kabupaten Nganjuk sepenuhnya siap membantu, sesuai prosedur hukum, prinsip pengurusan tanah clear and clear, bersih tidak ada masalah, apabila nanti memang statusnya tanah tersebut punya perhutani berarti harus minta permohonan kepada negara, dan dibuat keputusan,” ujar Kepala BPN Kabupaten Nganjuk tersebut.
Selanjutnya, pengunjuk rasa menuju Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk dan diterima Sunaryo, SH dari Komisi IV DPRD Kab. Nganjuk untuk menyampaikan aspirasi mereka. (Red/Bayu/Wilnas)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.