URGENSI DPR DAN PEMERINTAH MEMPERCEPAT REVISI UU OTSUS PAPUA

Berita Hukum

Foto: Ilustrasi, sumber foto: Harian Momentum

 

Oleh Fikri Syariati *)

Jayakartapos, Ketika tulisan ini dibuat pada bulan Februari 2020, maka usia UU Otsus Papua sudah tinggal 22 bulan lagi karena UU Otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021. Dengan berakhirnya UU Otsus Papua, maka tidak akan ada lagi kucuran dana dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat Papua dan Papua Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan di kedua provinsi tersebut, yang selama ini selalu tertinggal dari provinsi lainnya.

Melihat urgensi tersebut, Pemerintah mencanangkan untuk merevisi UU Otsus Papua sehingga dana Otsus dapat terus mengalir. Dalam RDP antara Kemendagri dengan Komisi II DPR RI pada 22 Januari 2020 lalu di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2002 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020, bahkan meminta RUU tersebut diproritaskan.

Sayangnya, upaya Pemerintah tersebut masih terus mendapat penolakan terutama dari masyarakat Papua sendiri. Dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 27 Februari 2020 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Anggota DPR RI asal Papua sekaligus Politisi PAN John Siffy Mirin melakukan interupsi dalam rapat, yang intinya menuntut pelibatan warga Papua dalam revisi UU Otsus Papua. Selain itu, John Siffy Mirin meminta Pemerintah menepati Bab XXIV Pasal 77 UU Otsus Papua mengenai perubahan UU Otsus Papua diusulkan rakyat Papua melalui MRP dan DPRP. Pada sisi lain, terdapat sekelompok kecil masyarakat Papua yang menolak revisi UU Otsus Papua, dan sebagai gantinya mengusulkan referendum oleh masyarakat Papua.

Pemerintah sendiri mengakui bahwa UU Otsus Papua dalam pelaksanaannya memang bermasalah terutama dalam hal pengelolaan dana Otsus yang tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan serta peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. Oleh karena itulah, Pemerintah mengusulkan adanya revisi UU Otsus Papua, yang didahului dengan evaluasi terhadap pelaksanaan UU Otsus Papua selama hamper 20 tahun terakhir ini. Adapun referendum sejatinya bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Papua yang ditimbulkan oleh UU tersebut. Hal ini dikarenakan referendum lebih bernafaskan perubahan politik, sedangkan revisi UU Otsus Papua lebih bernafaskan peningkatan perekonomian masyarakat dan perubahan sosial budaya ke arah yang lebih baik lagi.

Mengenai pelibatan masyarakat Papua sebagaimana disampaikan John Siffy Mirin diatas, pelibatan tersebut memang harus dilakukan Pemerintah karena masyarakat Papua dan Papua Barat adalah stakeholder strategis dari revisi UU tersebut. Pelibatan itu sendiri bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan tidak harus melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) karena MRP bukanlah representasi masyarakat Papua seutuhnya. Pelibatan tersebut misalnya, dengan melakukan hearing dengan berbagai stakeholder terkait masyarakat Papua dan Papua Barat, serta melakukan proses Turba ke masyarakat saat masa reses berlangsung.

Mengingat urgensi waktu terkait akan berakhirnya UU Otsus Papua pada 22 bulan mendatang atau akhir tahun 2021, maka Pemerintah bersama DPR RI harus segera membahas revisi UU Otsus Papua. Hal ini juga harus dibarengi upaya para politisi Papua dan Papua Barat yang menjadi Anggota DPR RI untuk meredam segala gejolak yang timbul terkait pembahasan UU tersebut, sehingga langkah Pemerintah membahas revisi UU Otsus Papua akan lebih mudah.

Selain itu, pembahasan revisi UU Otsus Papua juga harus dipercepat agar tidak mengganggu upaya Pemerintah untuk terus menyejahterakan masyarakat Papua dan Papua Barat melalui kucuran dana Otsus. Jika pembahasan berlangsung alot atau mendapat penolakan masyarakat Papua dan Papua Barat itu sendiri, maka mereka-lah yang akan terdampak langsung karena akan terhentinya kucuran dana Otsus tersebut. Hal ini tentunya amat tidak diinginkan, karena Pemerintah sudah berkomitmen untuk terus memperhatikan kesejahteraan dan meningkatkan taraf pendidikan serta kesehatan masyarakat Papua dan Papua Barat.

*Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial Politik

Disclaimer : Setiap opini di media ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.