WACANA KEBIJAKAN SKEMA PEDAGANG GANJIL GENAP TUAI KRITIK

Berita Nasional
Foto: Andi Naja FP Paraga (Penulis)

oleh : Andi Naja FP Paraga

Pengantar

Jayakartapos, Wacana Kebijakan Skema Ganjil Genap untuk Para Pedagang Pasar muncul dari Pemerintah Propensi DKI Jakarta sebagai pola menekan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Kebijakan ini persis seperti pemberlakuan ganjil genap disektor Lalulintas terhadap kendaraan roda empat sebagai solusi mengurai kemacetan di Ibu Kota Negara. Wacana ini menuai kritik dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia hingga Warga DKI Jakarta karena selama Masa PSBB Jilid 1,2 dan 3 Para Pedagang Pasar menderita kerugian besar,sementara warga mengeluhkan berbelanja kepada pedagang langganannya.

Solusi Ganjil Genap Kontraproduktif

Kebijakan Ganjil Genap Pedagang Pasar sangat kontraproduktif ketika Pemerintah mengeluarkan Kebijakan PSBB karena Pengaturan beraktifitas sudah jelas memiliki protokol dari menjaga jarak,cuci tangan dan masker,ada rapid test untuk setiap pengunjung baik pedagang maupun pembeli. Lalu untuk apa lagi Kebijakan Ganjil Genap diberlakukan dipasar. Pemerintah DKI Jakarta seharusnya memiliki solusi yang cerdas dan tepat.

Pemberlakuan PSBB Transisi sebagai Upaya mengakomodir kebutuhan akan bergeraknya perekonomian yang selama ini nyaris terhenti bahkan lumpuh Seharusnya mengikuti Protokol saja antara lain

Pertama Adanya Tim Rapid Test terhadap Pedagang dan Pembeli di Pintu Gerbang Pasar

Kedua Mewajibkan menggunakan masker selama beraktifitas didalam pasar

Ketiga Mencuci Tangan sebelum memasuki pasar dengan standar alat dan sarana cuci tangan yang ada

Keempat Petugas Keamanan Pasar dan Pengelola Pasar mengatur Jarak antar Pengunjung/Pembeli terutama pada jam-jam padat pengunjung.

PSBB Transisi harus kreatif dan Produktif

Kreatifitas akan menghasilkan produktifitas bagi Para Pengelola Pasar,Para Aparat,Pedagang dan pembeli. Pengelola Pasar perlu mengembangkan kreatifitasnya dengan memberikan Pencerahan selama pasar dibuka,seperti:

Pertama Mengaktifkan Pegawai di Kantor Public Information Pasar untuk memberi Pengumuman,pencerahan tentang aturan PSBB di Pasar seperti tempat-tempat pelayanan publik lainnya seperti di Stasiun Kereta Api.

Kedua Menambah jumlah Satpol PP,Security dan Satpam pada setiap lost/blok pasar sehingga terjadi ketertiban. Tentu Penambahan ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pengelola Pasar.

Ketiga Para Pedagang pun perlu mempola cara meningkat produktifitas seperti melayani pembelian secara online terhadap langganannya dengan menggunakan jasa Ojek Online yang sudah boleh beroperasi. Pars Pedagang Pasar memberitahukan kepada para langganannya menerima belanja secara online,dengan demikian produktivitasnya di Masa PSBB Transisi tetap baik dan banyak. Rezeki tetap lancar.

Wacana Skema Ganjil Genap dihentikan saja

Pertimbangan Kesehatan tidak boleh menjadi satu-satunya pertimbangan di Masa PSBB Transisi,tapi harus juga pertimbangan perekonomian karena kebutuhan akan rezeki dan Kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan Hak Azasi setiap Warga Negara. Kebijakan Ganjil Genap tidak sesuai untuk semua sektor walaupun berhasil di Sektor Lalulintas dan oleh karenanya sebaiknya wacana tersebut dihentikan saja.

Kesimpulan

Pada Akhirnya memasuki Kehidupan Baru disaat Pandemi tidak hanya menuntut Pemerintah mampu mengawal kesehatan masyarakatnya,namun pada saat yang sama juga kreatif menciptakan sistem/aturan yang tetap menjamin kehidupan ekonomi berjalan. (ANFPP)

Disclaimer : Artikel ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.